KUMPULAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) TAHUN 2016
 |
| Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016 |
KumpulanPeraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016. Untuk mempermudah mencari Peraturan Pemerintah (PP) yangditerbitkan tahun 2016, berikut ini Admin Salinkan Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2016 berikut Linkdownload. Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencarireferensi terkait Peraturan Pemerintah(PP) Tahun 2016.
Nomor Peraturan Pemerintah (PP) | Tentang | Link Download |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2016 | LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2016 | TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INPORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 | PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2016 | PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2016 | PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2016 | PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 | PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 | PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 | PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 | PERANGKAT DAERAH | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016 | PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2016 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEJABAT NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2016 | PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2016 | PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2016 | PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2016 | BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2016 | PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2016 | PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2016 | KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 | PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARUDA INDONESIA Tbk | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 | TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016 | PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 | PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PEYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERUSAHAAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 | TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 | FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 | TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2016 | PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RtrPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA Tbk | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2016 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2OOO TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 | KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2016 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2OI4 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 | ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2OO9 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGAM REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2OO5 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2016 | PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2016 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sarana Multigriya Finansial | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2016 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL Tbk | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2016 | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 95 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2016 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA | |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 | PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA |
Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun2016. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagaireferensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.