KUMPULAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TAHUN 2016
 |
| Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2016 |
KumpulanPeraturan Presiden (Perpres) Tahun 2016. Untuk mempermudah mencariPeraturan Presiden atau Perpres yang diterbitkan tahun 2016, berikut ini AdminSalinkan Kumpulan Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2016 berikut Link download.Semoga dapat membantu para siswa atau mahasiswa yang sedangan mencari referensiterkait Peraturan Presden (Perpres) Tahun 2016.
Nomor Peraturan Presiden (Perpres) | Tentang | Link Download |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 1 Tahun 2016 | BADAN RESTORASI GAMBUT | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 2 Tahun 2016 | Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 3 Tahun 2016 | PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL | Perpres0032016.pdf Perpres0032016 Lamp.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 4 Tahun 2016 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 5 Tahun 2016 | Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 5 TAHUN 2016.pdf Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 5 TAHUN 2016 LAMPIRAN.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 6 Tahun 2016 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Avoidance Of The Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income) | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2016.pdf Perpres0062016 Lamp.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 7 Tahun 2016 | SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 8 Tahun 2016 | KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 9 Tahun 2016 | PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 10 Tahun 2016 | ||
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 12 Tahun 2016 | PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAAN ASEANA MULTILATERIAL AGREEMENT OF THE LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIEBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCAL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETINGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA - KOTA ASEAN) DAN PROTOKOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHT BETWEEN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA KOTA DI ASEAN) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 13 Tahun 2016 | peraturan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang pengesahan air transport agreement between the goverments of the member states of the association of southeast asian nation and the government of the peoples republic of china (persetujuan angkutan udara antara pemerintah negara - negara anggota asosiasi bangsa - bangsa asia tenggara dengan pemerintah republik rakyat tiongkok)beserta protocol 1 on unlimited third and fourth freedom parties (protokol 1 mengenai kebebasan hak angkut ketiga dan keempat yang tidak terbatas antara setiap titik di para pihak) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 14 Tahun 2016 | peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang pengesahan asean framework agreement on multimodal transport ( pesertujuan kerangka kerja asean tentang angkutan multimodal) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 15 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2O1O TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 16 Tahun 2016 | TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 18 Tahun 2016 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 19 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 20 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 21 Tahun 2016 | Bebas Visa Kunjungan | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 22 Tahun 2016 | pengesahaan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik armenia tentang penghindari pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas modal (argreement between the government of the republic indonesia and the government of the republic of armenia for the avoidance if double taxation and the prevation of fiscal evasion with repect to taxes on income and on capital | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 23 Tahun 2016 | PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF THE SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TOINGKOK | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 23 Tahun 2016.pdf Certified True Copy ACMTA.pdf Naskah Terjemahan ACMTA.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 24 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 25 Tahun 2016 | PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 26 Tahun 2016 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 28 Tahun 2016 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 29 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 30 Tahun 2016 | PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 31 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 32 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 33 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 34 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 35 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 36 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 37 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 38 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 39 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 40 Tahun 2016 | PENETAPAN HARGA GAS BUMI | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 41 Tahun 2016 | TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 42 Tahun 2016 | Pengesahaan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries / CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit) | 1 Perpres 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Charter of the Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).PDF 2 Lampiran Perpres 42 2016 CPOPC.pdf 3 Lampiran Perpres 42 2016 naskah penjelasan Charter CPOPC per 19 feb Final-edit bahasa accept changes 2 FINAL.pdf 4 Lampiran Perpres 42 2016 Terjemahan Charter CPOPC per 19 Feb-edit bahasa 2 FINAL.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 43 Tahun 2016 | Pengesahaan Agreement On Porrt State Measures To Prevent,Deter, And Elimanate Illegal Unreported, And Unregulated Fishing ( Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak DiLaporkan Dan Tidak DiAtur | 1 Perpres 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.PDF 2 Lampiran Perpres 43 2016 Naskah Asli PSM Agreement.pdf 3 Lampiran Perpres 43 2016 NASKAH TERJEMAHAN 2016 clean as of 4 April 2016.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 44 Tahun 2016 | DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016.pdf Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016 Lampiran I.pdf Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016 Lampiran II.pdf Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 44 Tahun 2016 Lampiran III.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 45 Tahun 2016 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 45 Tahun 2016.pdf Lampiran 1 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 45 Tahun 2016.pdf Lampiran 2 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 45 Tahun 2016.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 46 Tahun 2016 | PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INTIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGE AND INMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 47 Tahun 2016 | Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 48 Tahun 2016 | PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 49 Tahun 2016 | Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba | Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016.pdf Lampiran Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 49 Tahun 2016.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 50 Tahun 2016 | PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 51 Tahun 2016 | Batas Sempadan Pantai | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 52 Tahun 2016 | HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 53 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD’S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 54 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 55 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 56 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 57 Tahun 2016 | PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 58 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 59 Tahun 2016 | SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 60 Tahun 2016 | SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 61 Tahun 2016 | KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 62 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 63 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 64 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONDSIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/ SERWCE PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 65 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 66 Tahun 2016 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 67 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 68 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVRNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 69 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 70 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 71 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 72 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 73 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 74 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 75 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 76 Tahun 2016 | TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 77 Tahun 2016 | PENGESAHANPERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES) | Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2016.pdf Lampiran Perpres 77 Tahun 2016 ASA Australia.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 78 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 79 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 80 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 81 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 82 Tahun 2016 | Strategi Nasional Keuangan Inklusif | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 82 Tahun 2016.pdf Lampiran Peraturan Presiden (PERPRES) Nomormor 82 Tahun 2016.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 83 Tahun 2016 | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 84 Tahun 2016 | HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 85 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 86 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 87 Tahun 2016 | SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 88 Tahun 2016 | Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspect Of Air Services) | 1 PERPRES 88 TAHUN 2016.pdf 2 HA EU 29 Jun 2011.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 89 Tahun 2016 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 90 Tahun 2016 | BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 91 Tahun 2016 | Komite Nasional Keuangan Syariah | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 92 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN rAKYAT REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 93 Tahun 2016 | HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 94 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 95 Tahun 2016 | Pengesahan Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional) | Perpres 95 Tahun 2016 Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional.pdf Konvensi Montreal 1999.pdf Naskah terjemahan Montreal 1999.pdf |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 96 Tahun 2016 | HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 98 Tahun 2016 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 99 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 100 Tahun 2016 | PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 101 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 102 Tahun 2016 | PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 103 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 104 Tahun 2016 | PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL) | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 106 Tahun 2016 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 107 Tahun 2016 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 108 Tahun 2016 | Pemberian Uang Kompensasi Bagi Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 109 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 110 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 111 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 112 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 113 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 114 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 115 Tahun 2016 | Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 116 Tahun 2016 | Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 117 Tahun 2016 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 118 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 119 Tahun 2016 | Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 120 Tahun 2016 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 121 Tahun 2016 | Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 122 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 123 Tahun 2016 | Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 124 Tahun 2016 | Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisis Penanggulangan AIDS Nasional | |
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor. 125 Tahun 2016 | Penanganan Pengungsi dari luar Negeri |
Demikian posting terkait Kumpulan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun2016. Semoga bermanfaat, terutama untuk para siswa dan mahasiswa sebagaireferensi dalam mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia.