Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Perpres tersebut muncul Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal ini bertanggungjawab langsung kepada menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga rumpunnews.Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi, yaitu :perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya;pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga rumpunnews;penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.Download : Peraturan Presiden No 14Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Perpres tersebut muncul Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal ini bertanggungjawab langsung kepada menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga rumpunnews.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi, yaitu :

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga rumpunnews;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga rumpunnews;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
8. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Download : Peraturan Presiden No 14Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Mulai Januari tahun 2016 Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) berencana menggunakan mekanisme penerbitan dan penonaktifan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK yang baru. Setiap guru maupun tenaga rumpunnews dibawah kemdikbud dapat mengajukan NUPTK melalui aplikasi Data Pokok Pendidik (dapodik), sedangkan guru maupun tenaga rumpunnews dibawah kemenag masih menggunakan cara manual.Berikut ini alur pengajuan NUPTK bagi guru dan tenaga rumpunnews dibawah Kemdikbud : (klik pada gambar untuk memperbesar)Sedangkan untuk menonaktifkan NUPTK alurnya sebagai berikut :Untuk guru dan tenaga rumpunnews dibawah Kemenag menggunakan alur dibawah ini :Untuk informasi selengkapnya mengenai cara pembuatan dan penonaktifan NUPTK secara terperinci dapat mempelajari surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 14652/B.B2/PR/2015 tanggal 28 Desember 2015.Unduh Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
• 
  Berdasarkan pengumunan nilai UKG tahun 2015 yang dirilis melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada hari ini Senin, 4 Januari 2015 hanya terdapat 7 propinsi yang dapat mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) yang telah ditetapkan pemerintah. Perlu diketahui bahwa SKM untuk UKG yang ditetapkan untuk tahun 2015 adalah 55.Tujuh propinsi dengan capaian rata-rata terbaik diantaranya :Daerah Istimewa Yogyakarta (62,58)Jawa Tengah (59,10)DKI Jakarta (58,44)Jawa Timur (56,73)Bali (56,13)Bangka Belitung (55,13)Jawa Barat (55,06)Rata-rata dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia untuk pencapaian nilai UKG diperoleh angka 53,02. Jika melihat pada nilai rata-rata yang diperoleh secara nasional maka terdapat tambahan 3 propinsi lagi yang masuk, antara lain :Kepulauan Riau (54,72)Sumatera Barat (54,68)Kalimantan Selatan (53,15)Setelah rilis data secara nasional ini selanjutnya nanti akan dirinci hasil UKG tiap kabupaten atau kota dan selanjutnya tiap masing-masing guru. Fungsinya untuk menentukan pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah bagi guru. Diharapkan pada tahun 2019 nilai UKG guru dapat mencapai angka 80. Bagaimana dengan nilai UKG Bapak dan Ibu Guru ?
• 
  Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1436 H yang akan dimulai pertengahan bulan Juni Tahun 2015, khususnya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI dan POLRI yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.Maka dari itu Kemenpan-RB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan.Beberapa penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1436 H sebagai berikut :Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 15.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 14.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.Berikut ini surat edaran resmi yang diterbitkan kemenpan-RB melalui situs resmi :DOWNLOAD SURAT EDARAN MENPAN-RB
• 
  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 101410/A.A5/HM/2015 tertanggal 8 Desember 2015 tentang hari guru nasional 2015. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/3903/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015.Surat edaran ini memuat enam hal diantaranya :Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2015 dengan puncak acara pada 24 November 2015 yang dihadiri oleh Presiden RI serta upacara di semua sekolah pada 25 November 2015. Dengan alasan efisiensi, pemerintah tidak mengorganisasi lebih lanjut berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015.Tidak diperkenankan siapapun, baik Dinas Pendidikan maupun organisasi guru apapun, untuk melakukan pemotongan gaji guru atau memungut biaya dalam bentuk apapun dengan alasan untuk peringatan Hari Guru Nasional 2015.Tidak diperkenankan aparatur Negara dan/atau organisasi apapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru-guru untuk kepentingan di luar mandatnya untuk seolah-olah peringatan resmi Hari Guru Nasional 2015. Peringatan Hari Guru Nasional telah dituntaskan di bulan November.Pemerintah meminta agar organisasi publik menjaga diri untuk tidak mengorganisir dan memanfaatkan guru-guru untuk tujuan berbagai kepentingan politik.Pemerintah bersikap sama dan setara pada semua organisasi profesi apapun serta menegaskan bahwa edaran Ketua Umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional bukan arahan resmi pemerintah.Pemerintah mengajak masyarakat untuk berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk didalamnya peningkatan profesionalisme guru.Berdasarkan surat edaran tersebut maka kita dapat melihat beberapa maksud didalamnyaPemerintah menegaskan surat edaran ketua umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional bukan arahan resmi pemerintah, dan tidak mengorganisasi berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015 selain yang dilaksanakan pada 24 dan 25 November 2015. Termasuk yang rencananya akan dilaksanakan PGRI pada tanggal 13 Desember 2015.Tidak diperkenankan bagi Dinas Pendidikan atau organisasi guru apapun untuk melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan peringatan hari guru nasional 2015 serta melakukan intimidasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru pada 13 Desember nanti. Lebih lanjut pemerintah pada poin empat secara tersirat menganggap ada kepentingan politik terkait pelaksanaan peringatan Hari Guru.Download Surat Edaran