Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 pada jenjang SMP dan SMA yang berbasis komputer, sekarang disebut UNBK. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mengeluarkan surat edaran nomor 1356/H/TU/2016 tentang Larangan Pungutan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).Hal ini didasarkan atas laporan yang diterima Kemdikbud tentang adanya pungutan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada wali murid dengan alasan untuk membeli maupun menyewa komputer dalam rangka mengikuti UN berbasis komputer.Dalam surat edaran disebutkan pula cara melaporkan apabila masyarakat mengetahui tindakan pungutan tersebut. Sanksi bagi sekolah yang tetap melanggar ketentuan cukup ringan yaitu akan dikeluarkan dari daftar sekolah pelaksana UN berbasis Komputer.Unduh Surat Edaran Larangan Pungutan Pelaksanaan UNBK

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 pada jenjang SMP dan SMA yang berbasis komputer, sekarang disebut UNBK. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mengeluarkan surat edaran nomor 1356/H/TU/2016 tentang Larangan Pungutan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal ini didasarkan atas laporan yang diterima Kemdikbud tentang adanya pungutan yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada wali murid dengan alasan untuk membeli maupun menyewa komputer dalam rangka mengikuti UN berbasis komputer.

Dalam surat edaran disebutkan pula cara melaporkan apabila masyarakat mengetahui tindakan pungutan tersebut. Sanksi bagi sekolah yang tetap melanggar ketentuan cukup ringan yaitu akan dikeluarkan dari daftar sekolah pelaksana UN berbasis Komputer.

Unduh Surat Edaran Larangan Pungutan Pelaksanaan UNBK

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan langkah-langkah pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2015 di lingkungan Kementerian Agama RI No. Dt.1.1/2/PP.00/116.B/2015 tertanggal 10 Juni 2015. Surat ini ditanda tangani oleh direktur pendidikan madrasah. Kuota peserta sertifikasi khusus guru madrasah pada tahun 2015 adalah 38.673 dengan perincian 28.673 untuk guru mata pelajaran agama dan 10.000 bagi guru mata pelajaran umum.Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 di Kementerian Agama menerapkan pola PLPG sesuai ketentuan UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008 tentan Guru. Dalam surat ini berisikan tentang penjelasan proses penetapan peserta sertifikasi guru hingga pelaksanaan PLPG di lingkungan Kemenag RI disertai dengan penjelasan rinciannya.Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru Kementerian Agama tahun 2015 sebagai berikut :TanggalKegiatan30 April2015Pengambilandata awal dari database Padamu Negeri1 Mei s/d20 Juni 2015Verifikasiberkas calon peserta1 Juni s/d10 Juni 2015Plotingcalon peserta pada LPTK13 Juli s/d15 Juli 2015PenetapanSK peserta sertifikasi guru30 Juli2015UjiKompetensi Awal (UKA)Agustus s/dSeptember 2015Pelaksanaankegiatan PLPG di tingkat LPTK Pelaksanaan ploting calon peserta yang dilaksanakan pada awal bulan Juni 2015 diranking berdasarkan usia, masa kerja dan golongan dengan penjelasan lebih lanjut bahwa guru PNS yang TMT sebelum 1 Januari 2006 wajib disertakan sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2015. Lebih lanjut lagi, soal yang digunakan untuk UKA nantinya berasal dari Pokja sertifikasi guru kementerian agama, dan hasilnya sebagai dasar pengelompokan dalam pelaksanaan PLPG nantinya.Informasi lebih lengkap dapat melalui Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
• 
  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 101410/A.A5/HM/2015 tertanggal 8 Desember 2015 tentang hari guru nasional 2015. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/3903/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015.Surat edaran ini memuat enam hal diantaranya :Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2015 dengan puncak acara pada 24 November 2015 yang dihadiri oleh Presiden RI serta upacara di semua sekolah pada 25 November 2015. Dengan alasan efisiensi, pemerintah tidak mengorganisasi lebih lanjut berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015.Tidak diperkenankan siapapun, baik Dinas Pendidikan maupun organisasi guru apapun, untuk melakukan pemotongan gaji guru atau memungut biaya dalam bentuk apapun dengan alasan untuk peringatan Hari Guru Nasional 2015.Tidak diperkenankan aparatur Negara dan/atau organisasi apapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru-guru untuk kepentingan di luar mandatnya untuk seolah-olah peringatan resmi Hari Guru Nasional 2015. Peringatan Hari Guru Nasional telah dituntaskan di bulan November.Pemerintah meminta agar organisasi publik menjaga diri untuk tidak mengorganisir dan memanfaatkan guru-guru untuk tujuan berbagai kepentingan politik.Pemerintah bersikap sama dan setara pada semua organisasi profesi apapun serta menegaskan bahwa edaran Ketua Umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional bukan arahan resmi pemerintah.Pemerintah mengajak masyarakat untuk berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk didalamnya peningkatan profesionalisme guru.Berdasarkan surat edaran tersebut maka kita dapat melihat beberapa maksud didalamnyaPemerintah menegaskan surat edaran ketua umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional bukan arahan resmi pemerintah, dan tidak mengorganisasi berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015 selain yang dilaksanakan pada 24 dan 25 November 2015. Termasuk yang rencananya akan dilaksanakan PGRI pada tanggal 13 Desember 2015.Tidak diperkenankan bagi Dinas Pendidikan atau organisasi guru apapun untuk melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan peringatan hari guru nasional 2015 serta melakukan intimidasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru pada 13 Desember nanti. Lebih lanjut pemerintah pada poin empat secara tersirat menganggap ada kepentingan politik terkait pelaksanaan peringatan Hari Guru.Download Surat Edaran
• 
  Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1436 H yang akan dimulai pertengahan bulan Juni Tahun 2015, khususnya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI dan POLRI yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.Maka dari itu Kemenpan-RB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan.Beberapa penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1436 H sebagai berikut :Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 15.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 14.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.Berikut ini surat edaran resmi yang diterbitkan kemenpan-RB melalui situs resmi :DOWNLOAD SURAT EDARAN MENPAN-RB
• 
  Berdasarkan Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Periode Semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 perihal mekanisme proses dan prosedur terbaru di Layanan PADAMU NEGERI periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 mulai 1 Februari 2015 s.d 30 Juni 2015.Registrasi ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi para PTK yang telah sertifikasi guru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. Keaktifan NUPTK/PegID periode semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktifkan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem. PKG periode semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. PKG berlaku wajib bagi semua pendidik dan kepala sekolah baik negeri maupun swasta. Mengisi Evaluasi diri sekolah (EDS) bagi sekolah dibawah naungan Kemdikbud yang belum melengkapinya di periode semester 1 tahun pelajaran 2014/2015Hasil dari Padamu Negeri akan menjadi acuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penddikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud dalam melaksanakan program pada tahun 2015, yaitu :Program seleksi peserta program pendidikan guru (PPG)Program uji kompetensi guru (UKG)Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)Program penilaian prestasi kerja guru dan kepala sekolahProgram ProDEP kerjasama dengan pemerintah Australia