Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). RPL merupakan langkah ketiga dalam Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.Baca : Sertifikasi Guru dalam JabatanBerikut ini dua tahapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) :Penyusunan Dokumen RPL Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang telah ditetapkan harus menyusun dokumen RPL serta melampirkan fotocopy Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan. Dokumen RPL yang harus disusun oleh peserta meliputi komponen-komponen sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.KomponenUnsur yang dinilaiPengalaman pembelajaran dan pengembangan diria. Deskripsi dirib. Pengalaman Mengajarc. Pendidikan S2/S3d. PelatihanAnalisis Buku Ajar Sesuai Kurikulum 2013/ Analisis Program Layanan BKAnalisis Buku Guru/Siswa (Guru Kelas/Guru Mapel) atau Analisis Program Layanan BK/Guru BK)Perangkat Pembelajaran/Layanan Sesuai Kurikulum 2013a. RPP/RPBKb. Pengembangan Bahan Ajar/Layananc. Media Pembelajaran/Inovasi Layanand. Instrumen PenilaianAnalisis Penilaian Hasil Belajar/Layanan Bimbingan Siswa Sesuai Kurikulum 2013a. Dokumen Analisis Hasil Penilaianb. Dokumen Penyajian Hasil BelajarPembelajaran/Layanan Bimbingan Sesuai Kurikulum 2013 yang dibuktikan dengan rekaman videoa. Orisinalitasb. Keterlaksanaan Langkah Pembelajaran/ Layanan BKc. Pendekatan Saintifik/Inovasi Layanan BKPenilaian Atasan Langsunga. Penilaian Kepala Sekolahb. Penilaian PengawasPrestasi Akademik dan/atau Karya Monumentala. Guru Berprestasi/Guru Teladan/ Pemandu/ Instruktur/ Guru Intib. Karya Tulis Terpublikasic. Presentasi Karya Ilmiahd. Penghargaan Prestasi di Masyarakat yang RelevanPengumpulan Dokumen RPLDokumen RPL yang telah disusun oleh guru dikumpulkan di dinas provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke LPMP.

Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). RPL merupakan langkah ketiga dalam Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Baca : Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Berikut ini dua tahapan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) :

Penyusunan Dokumen RPL Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang telah ditetapkan harus menyusun dokumen RPL serta melampirkan fotocopy Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan. Dokumen RPL yang harus disusun oleh peserta meliputi komponen-komponen sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Komponen	Unsur yang dinilai
Pengalaman pembelajaran dan pengembangan diri	a. Deskripsi diri b. Pengalaman Mengajar c. Pendidikan S2/S3 d. Pelatihan
Analisis Buku Ajar Sesuai Kurikulum 2013/ Analisis Program Layanan BK	Analisis Buku Guru/Siswa (Guru Kelas/Guru Mapel) atau Analisis Program Layanan BK/Guru BK)
Perangkat Pembelajaran/Layanan Sesuai Kurikulum 2013	a. RPP/RPBK b. Pengembangan Bahan Ajar/Layanan c. Media Pembelajaran/Inovasi Layanan d. Instrumen Penilaian
Analisis Penilaian Hasil Belajar/Layanan Bimbingan Siswa Sesuai Kurikulum 2013	a. Dokumen Analisis Hasil Penilaian b. Dokumen Penyajian Hasil Belajar
Pembelajaran/Layanan Bimbingan Sesuai Kurikulum 2013 yang dibuktikan dengan rekaman video	a. Orisinalitas b. Keterlaksanaan Langkah Pembelajaran/ Layanan BK c. Pendekatan Saintifik/Inovasi Layanan BK
Penilaian Atasan Langsung	a. Penilaian Kepala Sekolah b. Penilaian Pengawas
Prestasi Akademik dan/atau Karya Monumental	a. Guru Berprestasi/Guru Teladan/ Pemandu/ Instruktur/ Guru Inti b. Karya Tulis Terpublikasi c. Presentasi Karya Ilmiah d. Penghargaan Prestasi di Masyarakat yang Relevan

Pengumpulan Dokumen RPL

Dokumen RPL yang telah disusun oleh guru dikumpulkan di dinas provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke LPMP.

Berbagi :

Anda mungkin menyukai postingan ini :

• 
  Berdasarkan pengumunan nilai UKG tahun 2015 yang dirilis melalui situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada hari ini Senin, 4 Januari 2015 hanya terdapat 7 propinsi yang dapat mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) yang telah ditetapkan pemerintah. Perlu diketahui bahwa SKM untuk UKG yang ditetapkan untuk tahun 2015 adalah 55.Tujuh propinsi dengan capaian rata-rata terbaik diantaranya :Daerah Istimewa Yogyakarta (62,58)Jawa Tengah (59,10)DKI Jakarta (58,44)Jawa Timur (56,73)Bali (56,13)Bangka Belitung (55,13)Jawa Barat (55,06)Rata-rata dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia untuk pencapaian nilai UKG diperoleh angka 53,02. Jika melihat pada nilai rata-rata yang diperoleh secara nasional maka terdapat tambahan 3 propinsi lagi yang masuk, antara lain :Kepulauan Riau (54,72)Sumatera Barat (54,68)Kalimantan Selatan (53,15)Setelah rilis data secara nasional ini selanjutnya nanti akan dirinci hasil UKG tiap kabupaten atau kota dan selanjutnya tiap masing-masing guru. Fungsinya untuk menentukan pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah bagi guru. Diharapkan pada tahun 2019 nilai UKG guru dapat mencapai angka 80. Bagaimana dengan nilai UKG Bapak dan Ibu Guru ?
• 
  Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1436 H yang akan dimulai pertengahan bulan Juni Tahun 2015, khususnya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI dan POLRI yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.Maka dari itu Kemenpan-RB telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan.Beberapa penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1436 H sebagai berikut :Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 15.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakuan enam hari kerjaHari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.Hari Jum’at Pukul: 08.00 – 14.30;Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.Berikut ini surat edaran resmi yang diterbitkan kemenpan-RB melalui situs resmi :DOWNLOAD SURAT EDARAN MENPAN-RB
• 
  Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan langkah-langkah pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2015 di lingkungan Kementerian Agama RI No. Dt.1.1/2/PP.00/116.B/2015 tertanggal 10 Juni 2015. Surat ini ditanda tangani oleh direktur pendidikan madrasah. Kuota peserta sertifikasi khusus guru madrasah pada tahun 2015 adalah 38.673 dengan perincian 28.673 untuk guru mata pelajaran agama dan 10.000 bagi guru mata pelajaran umum.Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 di Kementerian Agama menerapkan pola PLPG sesuai ketentuan UU No 14 Tahun 2005 dan PP No 74 Tahun 2008 tentan Guru. Dalam surat ini berisikan tentang penjelasan proses penetapan peserta sertifikasi guru hingga pelaksanaan PLPG di lingkungan Kemenag RI disertai dengan penjelasan rinciannya.Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru Kementerian Agama tahun 2015 sebagai berikut :TanggalKegiatan30 April2015Pengambilandata awal dari database Padamu Negeri1 Mei s/d20 Juni 2015Verifikasiberkas calon peserta1 Juni s/d10 Juni 2015Plotingcalon peserta pada LPTK13 Juli s/d15 Juli 2015PenetapanSK peserta sertifikasi guru30 Juli2015UjiKompetensi Awal (UKA)Agustus s/dSeptember 2015Pelaksanaankegiatan PLPG di tingkat LPTK Pelaksanaan ploting calon peserta yang dilaksanakan pada awal bulan Juni 2015 diranking berdasarkan usia, masa kerja dan golongan dengan penjelasan lebih lanjut bahwa guru PNS yang TMT sebelum 1 Januari 2006 wajib disertakan sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2015. Lebih lanjut lagi, soal yang digunakan untuk UKA nantinya berasal dari Pokja sertifikasi guru kementerian agama, dan hasilnya sebagai dasar pengelompokan dalam pelaksanaan PLPG nantinya.Informasi lebih lengkap dapat melalui Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
• 
  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 101410/A.A5/HM/2015 tertanggal 8 Desember 2015 tentang hari guru nasional 2015. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor B/3903/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015.Surat edaran ini memuat enam hal diantaranya :Pemerintah Republik Indonesia telah menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Guru Nasional 2015 dengan puncak acara pada 24 November 2015 yang dihadiri oleh Presiden RI serta upacara di semua sekolah pada 25 November 2015. Dengan alasan efisiensi, pemerintah tidak mengorganisasi lebih lanjut berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015.Tidak diperkenankan siapapun, baik Dinas Pendidikan maupun organisasi guru apapun, untuk melakukan pemotongan gaji guru atau memungut biaya dalam bentuk apapun dengan alasan untuk peringatan Hari Guru Nasional 2015.Tidak diperkenankan aparatur Negara dan/atau organisasi apapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru-guru untuk kepentingan di luar mandatnya untuk seolah-olah peringatan resmi Hari Guru Nasional 2015. Peringatan Hari Guru Nasional telah dituntaskan di bulan November.Pemerintah meminta agar organisasi publik menjaga diri untuk tidak mengorganisir dan memanfaatkan guru-guru untuk tujuan berbagai kepentingan politik.Pemerintah bersikap sama dan setara pada semua organisasi profesi apapun serta menegaskan bahwa edaran Ketua Umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional bukan arahan resmi pemerintah.Pemerintah mengajak masyarakat untuk berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, termasuk didalamnya peningkatan profesionalisme guru.Berdasarkan surat edaran tersebut maka kita dapat melihat beberapa maksud didalamnyaPemerintah menegaskan surat edaran ketua umum PB PGRI terkait Hari Guru Nasional bukan arahan resmi pemerintah, dan tidak mengorganisasi berbagai seremonial terkait Hari Guru Nasional 2015 selain yang dilaksanakan pada 24 dan 25 November 2015. Termasuk yang rencananya akan dilaksanakan PGRI pada tanggal 13 Desember 2015.Tidak diperkenankan bagi Dinas Pendidikan atau organisasi guru apapun untuk melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan peringatan hari guru nasional 2015 serta melakukan intimidasi, pemaksaan, serta mobilisasi guru pada 13 Desember nanti. Lebih lanjut pemerintah pada poin empat secara tersirat menganggap ada kepentingan politik terkait pelaksanaan peringatan Hari Guru.Download Surat Edaran